SERA
SERA
SERA
SERA
SERA
SERA

Inilah isi Perda yang mengatur tentang Garasi Mobil

Belum lama ini warga masyarakat khususnya di kota Depok dikejutkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang wajib memiliki garasi mobil. Pasalnya, sering terjadi konflik akibat dari keluhan warga mengenai adanya kendaraan terparkir di fasilitas umum yang menggangu aktivitas warga. 

Berdasarkan survey di lapangan pun ternyata memang ditemukan bahu jalan digunakan sebagai tempat parkir mobil. Hal ini dirasa mengganggu dan seringkali terjadi konflik di antara warga. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Depok mengeluarkan peraturan daerah yang mengatakan bahwa setiap badan usaha atau usaha lainnya wajib memiliki garasi. 

Hal tersebut diatur dalam Perda Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, yang merevisi perda sebelumnya yakni Perda Nomor 2 tahun 2012. Perda tersebut diketahui telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kelima perda lainnya pada Rabu (8/1/2020) di gedung DPRD Kota Depok. 

Dalam perda yang singkatnya disebut Perda Garasi, ada tambahan dua pasal yang khusus mengatur tentang garasi. Pasal tersebut yakni Pasal 34A dan 34B. Pasal yang khusus mewajibkan pemilik mobil memiliki garasi ini bertujuan untuk menjaga keteraturan di tengah warga dan terjaganya ruang milik jalan sesuai peruntukannya.


Adapun pasal yang mengatur tentang garasi mobil berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A berbunyi: (1) Setiap atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. (2) Memiliki atau menguasai Garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. milik sendiri; b. sewa; c. garasi bersama  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan atau pemilikan garasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34B berbunyi: (1) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A dikenakan sanksi administrasi; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis, dan b. Denda administrasi (3) Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 34A dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 2.000.000. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. 

Perda baru ini merupakan upaya pemerintah kota untuk menekan banyaknya warga yang memakirkan kendaraannya sembarangan, terutama di area pemukiman. Kini perda tersebut telah disahkan untuk kemudian akan dibahas lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaannya. 

Untuk penerapannya sendiri baru akan dilakukan pada 2022 mendatang. Tahun pertama masih menyusun regulasi berupa pedoman teknis dan mekanisme pengaturan. Tahun kedua mulai sosialisasi, fasilitasi dan asistensi kepada warga. 

Jika sudah diterapkan dua tahun kemudian, maka barulah sanksi atau denda itu bisa diterapkan. Nilai denda administratif maksimum Rp 2 juta.

Jadi untuk anda yang belum memiliki garasi, segeralah siapkan garasinya sebelum anda kena denda yang nominalnya cukup lumayan tersebut. Dan bagi anda sudah memiliki garasi namun sedang memutuskan untuk membeli mobil bekas, ada baiknya anda juga mengetahui cara balik nama mobil tersebut agar tidak keliru nantinya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan baca "Ternyata Cukup Mudah, Ini Cara Balik Nama Mobil Anda".

32
Tags
SERA